paper ilmiah

paper

kepentingan masyarakat,pemodal,pemerintah di Negara indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan inayah-Nya serta nikmat sehat sehingga penyusunan PAPER guna memenuhi tugas mata kuliah proses legislatif di indonesia ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu berpegang teguh pada sunnahnya Amiin...

Agama Islam adalah agama yang relevan dengan segala zaman yang telah dibuktikan dalam beberapa kajian ilmiah dan dari berbagai sudut pandang dan aspek kehidupan.

Dalam penyusunan PAPER ini tentunya hambatan selalu mengiringi namun atas bantuan, dorongan dan bimbingan dari orang tua, dosen pembimbing dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu akhirnya semua hambatan dalam penyusunan PAPER ini dapat teratasi.

PAPER ini kami susun dengan tujuan sebagai informasi serta untuk menambah wawasan khususnya mengenai relevansi proses legislatif di indonesia  dengan perkembangan zaman dan adapun metode yang kami ambil dalam penyusunan PAPER ini adalah berdasarkan pengumpulan sumber informasi dari berbagai karya tulis dan kajian serta interview dari orang-orang yang berkompeten dengan tema PAPER ini.

Semoga PAPER ini dapat memberikan manfaat dan sebagai sumbangsih pemikiran khususnya untuk para pembaca dan tidak lupa kami mohon maaf apabila dalam penyusunanPAPER ini terdapat kesalahan baik dalam kosa kata ataupun isi dari keseluruhan PAPER ini. Kami sebagai penulis sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kebaikan kami untuk kedepannya.

Penulis

JAKFAR
(1310103010124)

ABSTRAK

Ketika demokrasi menjadi suatu kebutuhan dalam system ketatanegaraan kita, sejak itulah konsep  transparansi menjadi isue yang ramai dibicarakan bukan saja  oleh  para politisi,  tetapi  para  akademisi  bahkan rakyat  biasa  pun  berbicara tentang transparansi.  Dengan demikian  gugatan eksistensi tentang kepemimpinan yang transparans telah  melanda pula dalam sistem pemerintahan sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governancy).

Namun  fenomena menunjukkan  ketika  kita  menengok  lebih  jauh  ke  dalamternyata model itu hanya sebuah wacana sekedar lipstic atau hiasan bibir belaka, karena kenyataannya apa yang diperlihatkan oleh pemimpin tidak memperlihatkan perilaku yang transparan. Apalagi kalu kebijakan itu menyangkut masalah-masalah yang ada kaitannya dengan finansil. Transparansi seakan hanya merupakan slogan untuk mendapatkan dukungan publik, kenyataannya tidak ada satupun pemimpin yang siap secara vulgar membuka kondisi kepemerintahannya sekalipun sistem pemerintahannya semakin rapuh dan mungkin akan hancur dibawah tampuk kepemimpinnanya. Sementara tradisi kritis dan mekanisme control semakin tabu  karena kekuatiran  tudingan tidak loyal  terhadap  pimpinan, sehingga tidakheran banyak  para aparat  yang  terjebak dalam kubangan lumpur kemunafikan  birokrasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  transparansi  dalam  sistem kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan masih dalam bentuk wacana.

Walaupun dalam bentuk wacana setiap pemimpin itu berjanji di waktu pilpres tapi seakan terwujud dalam sebuah janji itu. Meskipun pembangunan bertahap-tahap tapi pasti adanya pembangunan untuk mmensejahterakn rakyatnya.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Transparansi, elit politik, masyrakat

BAB I
PENDAHULUAN

              I.            LATAR BELAKANG

Masalah penataan mekanisme dengan tertib politik dibanyak negeri yang baru di mencapai kemerdekaan pada paska perang dunia II yang lalu masih tetap merupakan sentral diskusi yang amat menarik di kalangan para cendekian politik,politisi,negarawan,strategi militer dan bahkan di tengah-tengah pengamat awam sendiri. Berkembangnya berbagai aspirasi di sekitar  masalah ini—mulai dari yang paling solid hinga dengan yang serba mengembang termasuk yang di jejali oleh interes pribadi—telah membuat peluang untuk menggapai titik temu menjadi kian sulit untuk di wujudkan. Diantara banyak sekian banyak alternatif yang tersedia, ternyata tidak satu pun di antaranya yang di serap begitu saja, tanpa melakukan adaptasi yang sejalan dengan budaya politik lokal dan kemungkinan pertumbuhan politik di setiap negara di masa depan.

Ketika modernisasi dan pembangunan ekonomi sebuah negara berkembang mulai akan di luncurkan, sejumlah ahli segera menunjuk pada prakondisi politik yang dianggap berperan sebagai faktor penunjang. Fenomena ini di yakini luas di antara bagian besar dari para ahli—karena pembangunan ekonomi dan modernisasi politik jelas merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya harus dilaksanakan secara semultan—sekalipun tidak harus dalam titik berat yang berimbang. namun begitu, ada ketiga indeks penting dari pembangunan politik yang harus di penuhi, yakni rasionalisasi wewenang, diferensiasi struktur dan perluasan peran serta politik massa. Ketiga poin ini sering diulang-ulang par pioner ilmu politik kontemporer, seperti misalnya pye, La palambara, faston, verba almond, huntington sendiri.[1]

Di tingkat daerah maupun wilayah, lembaga sejenis harus juga di ciptakan, sehinga proses politik di sana dapat melibatkan peran serta masyarakat luas yang oleh sejumah ahli dianggap akan melahirkan emapt indikator penting, yakni moralitas politik dan pemerintahan, mencegahnya tugas-tugas pemerintahan di pusat birokrasi, dan latiahan bagi warga negara untuk mengunakan hak-hak politik mereka secar lebih bertanggung jawab.[2]

          II.            RUMUSAN MASALAH:

1.      Apa yang mengakibatkan kesenjangan politik di suatu negara?

2.      Apa sebab terjadinya dilema antara pemerintah dengan masyarakat?

3.      Apa sebab yang timbul apa bila elit pemodal bermain di pemerintahan?

        BAB II

PEMBAHASAN

       III.            KESENJANGAN POLITIK

Perbedaan politis yang paling penting antar negara pada hakikatnya tidak menyangkut masalah bentuk pemerintahan masing-masing, melainkan justru terletak pada tingkat pemerintahannya. Perbedaaan antara demokrasi dan kediktatoran ternyata tidak sebesar perbedaan yang terdapat antara negara yang politiknya mencerminkan konsensus, komunitas, legitimasi, organisasi, efektifitas, stabilitas, dan negara yang politiknya tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Baik negara totaliter komunis maupun negara-negara liberal barat pada umumnya termasuk di dalam kategori sistem politik yang efektif, dan bukan sistem politik yang lemah. Tetapin di luar atau di balik kekurangan itu kenyataannya masih terdapat satu kepincangan lain yang lebih serius, yaitu: tidak adanya komunitas politik yang utuh dan pemerintahan yang efektif, berwenang, dan sah. “saya tahu” demikian oleh walter lippman, “tidak ada kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat yang hidup di dalam satu negara bangsa kecuali bahwa mereka harus memerintah, bila mungkin memerintah diri sendiri, dan di perintah harus memerintah, bila mungkin memerintah diri sendiri, dan diperintah dengan baik apabila mereka sedang beruntung, tetapi dalam keadaan apapun pada hakikatnya mereka diperintah”.[3] 

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan dan ketidakstabilan ini? Tesis utama yang di kemukakan di dalam buku ini ialah kekerasan dan instabilitas sebagian besar merupakan akibat di dalam buku ini ialah perubahan sosial dan cepatnya mobilisasi kelompok-kelompok baru yang melibatkan diri di bidang politik. “Di  antara beberapa hukum yang menguasai masyarakat manusia”, demikian dikemukakan oleh tocqueville, “ terdapat satu hukum yang tampaknya lebih tepat dan lebih jelas di bandingkan dengan hukum-hukum yang lain”. Apabila manusia harus tetap beradab atau menjadi beradab, seni untuk mempersatukan diri harus senantiasa tumbuh dan meningkat menurut rasio yang sama di mana persamaan kondisi mengalami peningkatan pula.[4]

Apabila kemerosotan politik dan ketidakstabilan politik lebih meralela di kawasan asia, afrika dan amerika latin pada tahun 1965 di bandingkan dengan apa yang terjadi lima belas tahun sebelumnya, hal itu sebagian di sebabkan karena kebijaksanaan politik amerika bersumber dari asumsi yang keliru itu. Menurut kenyataannya pembangunan ekonomi dan kestabilan politik merupakan dua sasaran yang satu sama lain berdiri sendiri, dan kemajuan yang diarahkan untuk mencapai salah satu sasaran tidak selamanya berkaitan dengan kemajuan untuk mencapai sasaran yang lain. Dalam beberapa hal program pembangunan ekonomi dapat lebih memantapkan situasi politik, sedang dalam beberapa hal tertentu malah melemahkannya. 

Saat ini, negara ini memang sedang penuh dengan kejomplangan dan juga kesenjangan sosial. Dimana-mana sudah banyak pejabat besar dan beserta istri-istrinya mulai dari tingkat RT hingga presiden yang tidak terkecuali sampai anggota dewan yang senang hidup di dalam kemewahan. Sementara itu, banyak rakyat yang hidup berada di sekelilingnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan masih kesulitan dan juga kesusahan walaupun mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan makan saja.

Tidak hayal bahwa rasa simpati dan juga kepedulian sosial dari masyarakat kepada sesamanya memang sedikit demi seidikit sudah mulai terkikis dari akibat sebagai contoh para pejabat publik yang memang kurang berempati terhadap rakyatnya sendiri. Kepedulian ini semakin lama semakin terkikis dengan kehidupan para pejabat yang selalu setiap harinya hidup mewah dan selalu serba ada, terlebih lagi kemewahan mereka selalu diperlihatkan di media sosial yang mainstream. Hal itulah yang membuat masyarakat kebanyakan menjadi banyak yang jengah dan juga apatis. Pada saat kita melihat sebuah kesusahan dan juga kemiskinan yang ada di lingkungan kita, tentunya banyak yang mempunyai pikiran seperti ini “ orang pejabatnya aja nggak peduli, kenapa harus saya yang peduli?”. Begitulah pemikiran yang ada kebanyakan saat ini oleh masyarakat Indonesia yang membuat negara ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungannya.

Coba kita lihat saja salah satu kasus yaitu seorang istri presiden yang mempunyai hobi memotret dan selalu menampilkan hasil jepretannya di salah satu media sosial. Atau contohnya lain seperti para ibu petinggi negara atau ibu pejabat yang hobinya senang menghamburkan dengan plesiran, berbelanja di luar negeri. Memang itu semua hak mereka dan tidak ada yang perlu disalahkan sama sekali. Walaupun kita tidak tahu apakah uang yang dipakai adalah uang hasil korupsi atau bukan. Saya disini melihat kesenjangan sosial yang selalu diekspos dan ditunjukkan kepada publik melalui media jejaring sosial. Hal ini memang tidak menjadi masalah, namun jika dilihat dari sisi yang lain maka barulah terlihat ada sebuah kesenjangan yang begitu terlihat. Misalnya seorang istri presiden yang selalu menyajikan hasil jepretannya yang berada di dalam istana negara dengan segala kemewahan dan juga kebahagiaan yang ada di dalam istana. Tentunya orang yang selalu melihat hal ini di sebuah sosial media akan semakin lama semakin apatis terhadap para pemimpinnya. 

       IV.            DILEMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT

           

Dekade 1990 an adalah dekade dimana muculnya sejumlah pandangan baru terhadap pola baru pemerintah, meskipun secara empirik banyak system pemerintah di dunia belum berubah. Negara masih di identikkan dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi, pemaksaan, pemusatan dan lainnya. Pemerintah masih dianggap sebagai suatu intitusi raksasa yang dapat menggunakan kekuasaan secara memaksa atas seluruh wilayah dan penduduk. Dwipayana dan Eko (2003:7-8) mengatakan bahwa saat itu bahkan suatu negara dapat mengontrol pengaruh internasional atas kebijakan domestik dan intitusinya atau dengan kata lain pemerintah adalah segala-galanya (omnipotent) dan maha kuasa yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.[5]
Pandangan baru yang muncul pada decade 1990 an tersebut seperti reinventing government, demokrasi, desentralisasi, debirokrastisasi, deregulasi, reformasi birokrasi, dan lainnya yang kesemuanya bertujuan untuk memangkas atau mereduksi peran negara. Dalam konteks ini pemerintah yang pada awalnya menguasai seluruh tatanan pemerintahan, kemudian hanya memainkan peran fasilitasi di dalam suatu system negara, sedangkan sebagian peran lainnya dimainkan dan dikuasai baik oleh pilar-pilar lainnya, seperti dunia usaha dan masyarakat sipil (melalui organisasi-organisasi kemasyarakata). Istilah lainnya untuk mengambarkan perubahan tersebut adalah istilah governance. Di dalam government, pemerintah adalah sesuatu yang tunggal, sedangkan di dalam governance pemerintah hanyalah salah satu pilar saja disamping pilar-pilar lainnya dalam memerintah suatu negara. Harus diakui bahwa konsep governance telah mampu menempati posisi yang paling terhormat dalam wacana pembangunan belakangan ini.
Governance atau prakteknya di sebut good governance telah mampu menawarkan suatu pendekatan yang terlihat sangat rasional dan berujung baik bagi bagi suatu system pemerintahan. Sebegitu kagumnya para pemimpin dunia terhadap wacana tersebut sampai-sampai Kofi Annan (mantan sekjend PBB) mengekspesikannya dengan mengatakan bahwa good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development.[6](Pratikno 2005:231). Hal serupa juga terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terminologi good governance telah merasuki seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Bahkan slogan tersebut telah mampu mengalahkan slogan reformasi politik yang pernah popular di tahun 1998-1999. Good governance bahkan mampu bertahan sampai saat ini, dan seakan-akan menjadi symbol dari masukknya Indonesia kedalam standar global. Masyarakat desa yang tidak bisa berbahasa inggrispun fasih melafalkan good governance dan forum-forum akademikpun mendiskusikannya.[7]

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang di lakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil. Ketiga pilar tersebut mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Kesamaan derajat itu akan sangat berpengaruh upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik tersebut.

Ada enam prinsip utama yang menjadi pusat perhatian tentang good goverment, yaitu :
(1) Negara tetap menjadi pemain kunci bukan dalam pengertian dominasi dan hegemoni, tetapi negara adalah aktor setara (primus inter pares) yang mempunyai kapasitas memadai untuk memobilisasi aktor-aktor masyarakat dan pasar untuk mencapai tujuan besar;
(2) Negara bukan lagi sentrum “kekuasaan formal” tetapi sebagai sentrum “kapasitas politik”. Kekuasaan negara harus ditransformasi dari “kekuasaan atas” (power over) menuju “kekuasaan untuk” (power to);
(3) Negara harus berbagi kekuasaan dan peran pada tiga level. “ke atas” pada organisasi transnasional, “kesamping pada NGO dan swasta; serta “ke bawah” pada daerah dan masyarakat lokal;
(4) Negara harus melonggarkan kontrol politik dan kesatuan organisasinya agar mendorong segmen-segmen di luar negara mampu mengembangkan pertukaran dan kemitraan secara kokoh, otonom dan dinamis;
(5) Negara harus melibatkan unsur-unsur masyarakat dan swasta dalam agenda pembuatan keputusan dan pemberian layanan publik dan
(6) Penyelenggara negara harus mempunyai kemampuan responsif, adaptasi dan akuntabilitas publik.
Indonesia memang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, emas, tembaga, perak, timah, nikel, batubara, dan sebagainya. Namun kekayaan ini belum di kelola secara obtimal, dan bahkan sebaliknya telah dieksploitasi secara tidak adil dan sarat KKN, sehingga penerimaan negara sangat rendah dan rakyat sebagai pemilik sah sumber daya tidak mempang sebanding. Meskipun ekspoitasi sumber daya alam telah berlangsung lama, justru sebagian besar rakyat tetap hidup dalam kemiskinan. Secara garis besar, dalam hal pengelolaan sumber daya alam di indonesia, ada dua kenyataan pahit yang tidak dapat di pungkiri, dari kedua adalah dominasi asing dan swasta. Kedua hal.pengelolaan sumber daya alam di indonesia, ada dua kenyataan pahit yang tidak dapat di pungkiri, dari dulu hingga sekarang. Pertama-tama ketidakmandirian pemerintah. Yang kedua adalah dominasi asing dan swasta. Kedua hal ini sebenaranya adalah satu kesatuan, ibarat dua sisi berbeda pada mata uang yang sama.

Berbagai permasalahan yang ada di pengelolaan sumber daya alam:

Sementara itu penjarahan sumber daya alam terus berlangsung. Dalam bidang mineral misalnya, kita mencatat berbagai penyelewengan terjadi pada rencana divestasi saham newmont dan sumitomo pada newmont nusa tengara (NTT), tambang timah bangka-belitung (Babel), masalah kontrak karya (KK) tambang freefort dan inco dan kerugian negara akibat penyelewengan pajak royalti tambang batu bara. Kita juga perlu mendalami berbagai penyelewengan dalam kasus penambang air, terutama untuk air minum dalam kemasan (AMDK) yang terjadi di berbagai daerah di indonesia

Contohnya:
semakin maraknya usaha pertambangan tampa izin (PETI) di kabupaten Merangin semakin membuat resah banyak kalangan, banyak usaha yang telah dilakukan berbagai pihak untuk mengatasinya, namun bukannya berhenti usaha peti yang dilakoni masyarakat ini malah semakin ramai.. cara – cara seperti ini terkadang menimbulkan efek – efek lain seperti kejadian beberapa waktu lalu saat razia dilakukan masyarakat malah melakukan perlawanan, akhirnya timbul korban baik dari aparat ataupun dari pihak masyarakat.

Sebagai mata pencarian, penertiban usaha PETI ini harusnya dilakukan dengan dialog dari hati ke hati dengan masyarakat, libatkan mereka dalam diskusi – diskusi terbatas mendudukkan permasalahan dan mencarikan solusi terbaik.[8]

          V.            Elit pemodal bermain di pemerintahan

    Perang Elit dan Fanatisme Rakyat

Sejak pemilihan presiden langsung dilakukan pada 2004, baru pertama kali ini Pilpres memformasi dua kubu besar dari awal. Prabowo-Hatta di satu kubu dan Jokowi-JK di kubu lainnya. Karena tidak ada partai yang memiliki suara diatas 20%, maka pasangan calon tersebut adalah hasil kompromi dari banyak partai yang garis politik dan program nya berbeda namun saling bernegosiasi untuk memunculkan pemimpin diantara mereka. Dengan ini Pilpres hanya akan berlangsung satu putaran. Lebih ketat, lebih tajam dan lebih tegang, semirip apa yang diistilahkan dengan ‘sudden death’.

Begitu menjamur nya ‘pasukan relawan’ kedua pasang calon demi memenangkan jagoannya (walau kesukarelaan nya patut dikaji lebih dalam) juga hal baru yang menambah panas Pilpres kali ini. Demikian hal tersebut dapat dilihat positif sekaligus gila. Positif dalam arti menunjukkan bahwa dukungan politik dapat menembus batas-batas komersial yang selama ini dikenal dalam money politic. Namun gila, karena kegigihan relawan ini sering hanya merupakan ‘persepsi’ yang tidak dibarengi pemahaman yang cukup dalam tentang siapa calon, program yang akan diusung dan bagaimana membangun kontrol terhadap calon.

Rakyat akhirnya diseret kedalam garis perbedaan yang demikian mencolok dari pemilu-pemilu sebelum nya. Deklarasi dukungan bak kejar-mengejar datang dari rakyat kepada kedua pasang calon. Atmosfir persaingan pun jatuh ke setiap level masyarakat dan melahirkan sebentuk fanatisme. Isu dan hinaan yang saling bersahutan tiap hari nya hadir ditengah rakyat. Di media-media sosial, selapisan masyarakat yang sebelumnya absen dalam politik tiba-tiba ikut menjadi ‘tim sukses’ dengan mengagung-agungkan pilihannya sembari mengumbar kejelekan lawan pilihan nya dengan argumen yang sporadis.

Di surabaya, dua tukang becak yang sama-sama bernasib susah karena berasal dari kelas tertindas sampai rela menyakiti sesama nya demi capres yang bahkan sama sekali tidak pernah ia kenal.

 Dalam car free day di Jakarta kemarin, dua kubu pendukung pun nyaris bentrok. Demikian pula pertemanan suatu kumpulan tak sedikit yang retak oleh kompetisi yang diklaim salah satu elit reformis gadungan Amin Rais sebagai ‘perang badar’.

Perang memang selalu berpotensi melahirkan fanatisme. Terkadang rakyat yang termobilisasi memang dijebak dalam pilihan yang ada tersebut tanpa mau atau bisa mengevaluasinya berdasarkan fakta karena ‘dirasa’ merugikan kepentingan nya. Kita mungkin masih akan membela seseorang yang lupa membuang sampah pada tempatnya jika dalam keseluruhannya dia adalah pecinta kebersihan. Tetapi fanatisme memang bekerja untuk menutup dan melupakan seluruh kenyataan yang dianggap tidak menguntungkan. Baik selama perang maupun konsekuensi setelahnya. Bahkan, anggapan menguntungkan dan merugikan itu sering hanya sebentuk ilusi.

Fanatisme memang merupakan keyakinan yang tinggi terhadap suatu pihak/kubu yang tidak berdasar pada teori atau jauh dari fakta. Dalam bahasa lain ini disebut berlebihan. Untuk memperkuat keyakinannya, satu-satunya jalan adalah menutup mata atas kenyataan atau membuat ada apa yang sebenarnya tidak ada. Isi kampanye yang membodohkan berikut media-media nya bertanggung jawab atas ini. Jika di media kampanye yang satu kesalahan Jokowi adalah mencium tangan Megawati, di media yang lain kesalahan Prabowo adalah tidak memiliki istri. Hasilnya: Prabowo tegas, Jokowi sederhana. Cuma itu. Jauh dari apa yang seharusnya melandasi kepemimpinan, yakni program dan metode penyelesaian masalah rakyat yang bukan hanya terdapat dalam kertas visi-misi, tapi tercermin dari cara berpikir dan bertindak nya.

Sekarang kita harus bertanya: siapakah mereka hingga rakyat harus mendukung dan membela nya mati-matian? Mengeluarkan keringat untuk suatu hal yang tidak tahu cara mengontrolnya? Lalu merelakan diri untuk menutupi kenyataan?

Untuk mengetahui siapa para calon, kepentingan apa yang ada di belakang nya dan apa yang akan dilakukannya, kita perlu menukik tajam ke wilayah paling dasar dalam karakter kepentingan mereka untuk bersaing merebut kekuasaan. Tidak mudah, karena kita memang dikelilingi beragam berita media (dari para pemilik modal) yang menggiring kita pada pemahaman yang dangkal dan keliru, serta membekali kita pada fanatisme. Tapi tidak ada jalan lain untuk mendapat kebenaran selain bersusah-payah menemukan jalur alternatif dari dua jalur yang tidak akan menyampaikan kita pada tujuan kemanusiaan yang sejati. Karena jika tidak, beruntung lah elit-elit politik yang menemukan rakyat dalam fanatisme, karena itu berarti, rakyat sedang menjilati borok-borok mereka hingga bersih sehingga mereka bisa tampil lebih baru untuk menindas rakyat di periode selanjutnya.

Sebagai sebuah fakta, dua calon yang tersedia dalam Pilpres 2014 kali ini adalah dua yang paling fenomenal dan terbaik dari perwakilan elit (pemodal) saat ini karena kemampuannya mengorganisir barisan dan meyakinkan rakyat. Jika prabowo adalah pengusaha, Jokowi pun pengusaha. Keduanya adalah bagian dari kaum pemodal yang hidup dari penghisapan terhadap kaum buruh. Tapi bukan itu yang terutama membuatnya buruk bagi masa depan rakyat. Melainkan pandangan dan gagasan politiknya yang tidak keluar dari batas sistem ‘penindasan manusia atas manusia’ sebagai akar dari masalah rakyat saat ini. Dan kini, keduanya bersaing menunjukkan siapa yang paling sanggup menundukkan rakyat pada sistem penindasan itu.

Persaingan mereka adalah cermin dari kapitalisme itu sendiri. Modal harus bersaing dengan modal lainnya untuk bisa hidup dan lolos dari krisis. Dalam politik, modal nya adalah kepercayaan rakyat. Siapa yang lebih dipercayai rakyat akan lebih mudah mempertahankan sistem, siapa yang lebih dekat dengan negara akan lebih berwenang mengatur kelancaran (akumulasi) modal mereka serta bertanggung jawab melindungi sistem yang ada. Sehingga secara mendasar, mereka tidak pernah benar-benar bermusuhan jika itu berhadapan dengan rakyat yang menolak ditindas atau mengganggu sistem yang mereka pertahankan sekarang

   BAB III

 PENUTUP

       VI.            KESIMPULAN

Perbedaan politis yang paling penting antar negara pada hakikatnya tidak menyangkut masalah bentuk pemerintahan masing-masing, melainkan justru terletak pada tingkat pemerintahannya. Perbedaaan antara demokrasi dan kediktatoran ternyata tidak sebesar perbedaan yang terdapat antara negara yang politiknya mencerminkan konsensus, komunitas, legitimasi, organisasi, efektifitas, stabilitas, dan negara yang politiknya tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Baik negara totaliter komunis maupun negara-negara liberal barat pada umumnya termasuk di dalam kategori sistem politik yang efektif, dan bukan sistem politik yang lemah. Tetapin di luar atau di balik kekurangan itu kenyataannya masih terdapat satu kepincangan lain yang lebih serius, yaitu: tidak adanya komunitas politik yang utuh dan pemerintahan yang efektif, berwenang, dan sah. “saya tahu” demikian oleh walter lippman, “tidak ada kebutuhan yang lebih penting bagi masyarakat yang hidup di dalam satu negara bangsa kecuali bahwa mereka harus memerintah, bila mungkin memerintah diri sendiri, dan di perintah harus memerintah, bila mungkin memerintah diri sendiri, dan diperintah dengan baik apabila mereka sedang beruntung, tetapi dalam keadaan apapun pada hakikatnya mereka diperintah. Negara masih di identikkan dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi, pemaksaan, pemusatan dan lainnya. Pemerintah masih dianggap sebagai suatu intitusi raksasa yang dapat menggunakan kekuasaan secara memaksa atas seluruh wilayah dan penduduk.

Dalam sebuah negara adanya penduduk,pemerintah,dan swasta yang berperan aktif untuk menjaga negara ini.

    VII.            REKOMENDASI

Kewenangan seseorang di dalam sebuah negara pasti adanya pihak lain yang ikut berperan di negara tersebut, walaupun berbeda pekerjaan tapi yang paling penting untuk membuat negara tersebut maju dan sukses.

. Negara masih di identikkan dengan kekuasaan, penguasaan, kewenangan, dominasi, pemaksaan, pemusatan dan lainnya. Pemerintah masih dianggap sebagai suatu intitusi raksasa yang dapat menggunakan kekuasaan secara memaksa atas seluruh wilayah dan penduduk.

REFERENSI
http://www.arahjuang.com/2014/06/18/pilpres-2014-perang-elit-pemodal-bukan-perang-nya-rakyat-bag-1/

http://meranginklik.com/peti-dilema-antara-masyarakat-dan-pemerintah-daerah/

Massardi M. Adhie, soesatyo B, 2011, pilpRes abal-abal republik amburadul, republika penerbit., jakarta hlm 254

Huntington p. samuel,2004, tertib politik pada masyarakat yang sedang berubah, raja grafindo persada, jakarta, hlm 1-10

---

[1] Lucian pye bersama dengan sidney verba di dalam “political culture and political deveblopment” serta verba dengan gabriel almond di dalam “the civil culture” ada memberi penegasan terhadap masalah ini. David easten di dalm karyanya yang termashur, “political system” juga mengakui betapa pentingnya masalh ketiga indeks ini. Sedangkan huntington sendiri di dalm buku ini begitu tertarik untuk membeberkan secar panjang.

[2] Ibid., hlm 9

[3] Walter lippman, New York herald tribune, 10 desember, 1963 hlm., 24

[4] Ibid. hlm 27

[5] Dwipayana dan Eko (mengatakan bahwa saat itu bahkan suatu negara dapat mengontrol pengaruh internasional atas kebijakan domestik dan intitusinya atau dengan kata lain pemerintah adalah segala-galanya (omnipotent) dan maha kuasa yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat), 2003., hlm 7-8

[6] Kofi Annan (mantan sekjend PBB) mengekspesikannya dengan mengatakan bahwa good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development, (Pratikno., 2005: hlm 231).

[7] Ibit. Hlm 232

[8] http://meranginklik.com/peti-dilema-antara-masyarakat-dan-pemerintah-daerah/