paper teori politik

NEGARA INTEGRALISTIK MENURUT PANDANGAN  HEGEL

Oleh

 JAKFAR[1]

Abstrak

Negara merupakan manifestasi dari absolute idea atau idea yang mutlak di dunia ini, tuhan. Negara adalah irdische gotheit, tuhan yang ada di dunia, sedangkan perjalanan atau sejarah negara adalah der Gang Gottes in dem welt, langkah tuhan di dunia. Maka jelaslah bahwa hegel menganut paham politik absolutisme negara. Sehinga hegel lantas mengagung-agungkan negara. Menurut dia negara memerlukan hukum undang-undang sebagai sarana pengendalian total atas kegiatan-kegiatan publik. Hukum undang-undang ditegakkan oleh penguasa atau pemerintahan yang berwenang dalam otoritas dan tak terbantahkan oleh individu-individu angota masyarakat. Menurut toeri kedaulatan negara, negara memegang kekuasaan tertinggi dengan sepenuhnya atau mutlak. Maka, mutlak pulalah kemauan negara dikenali sebagai hukum undang-undang. Undang-undang pada dasarnya tidak lain adalah pernyataan dari kemamaun negara yang bersifat imperatif atau merupakan bentuk perintah, dan merupakan putusan konkrit. Agar dapat membentuk kaidah normatif yang abstrak, maka dilakukan dengan mengadakan abstraksi, yaitu menstransformasikan yang konkrit ke abstrak sehingga bunyi undang-undang bersifat umum.

Kata kunci :  Negara , pemerintah, dan masyarakat.

             

LATAR BELAKANG

George Wilhelm Friedrich Hegel, seorang filosof yang lahir di Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770. Dalam perkembangan intelektual Hegel yakni; saat Ia menekuni spirit yang berhubungan dengan jiwa, tahap selanjutnya ketika ia mendalami dialektika yang berkaitan dengan logika, dan tahap terakhir saat ia menekuni konsep tentang negara sebagai puncaknya.  Pemikiran Hegel tentang negara mengundang interpretasi yang berbeda dari berbagai kalangan. Ada kelompok yang menganggap pemikiran Hegel tentang negara inilah yang mengilhami lahirnya negara totaliter, sementara kelompok lain menganggap pemikiran Hegel tentang negara memberi acuan bagi berkembangnya negara liberal dan sosialis yang mewamai konsep negara modern. 

Untuk mengungkap pemikiran Hegel tentang negara, penulis mengawalinya dengan mengajukan dua buah pertanyaan penelitian: 1. Apa dan bagaimana pemikiran politik Hegel tentang negara? Dan 2. Apa pendapat para pemikir terhadap pemikiran Hegel tentang negara. Saat mendalami pemikiran Hegel tentang negara, penulis melakukan kajian terhadap tulisan Hegel The Philosophy of Right', dengan cara merangkum pemikiran yang menonjol dan menyederhanakannya. Hampir semua pemikir sepakat bahwa dalam karyanya inilah Hegel mengungkap pemikiran politiknya tentang negara.

Para pemikir yang memberikan tafsiran tentang pemikiran Hegel tentang negara ; Fasisme atau Demokrasi adalah: Lorens Bagus, Adef Budiman, William Ebenstein, M. Judd Harmon, Eka Kumiawan, Franz Magnis Suseno, Frederick Mayer, Lee Cameron McDonald, Bertrand Russell, George H. Sabine, Henry J. Schmandt, dan Marsillam Simanjuntak.  Negara bagi Hegel adalah suatu organisme yang mengaktualkan Ide etis dan pikiran objektif diatas bumi. Kesimpulan ini didasari oleh pandangan Hegel yang mengatakan, kedua alam (dari keduniaan dan alam kebenaran) ini berada pada posisi yang berbeda, tetapi keduanya berakar pada satu kesatuan yang tunggal, M. Judd Harmon adalah seorang pemikir politik yang paling moderat dalam menafsirkan pemikiran Hegel tentang negara.

1.      Pemikiran Hegel Tentang Negara Integralistik

Dalam beberapa dekade terakhir minat terhadap filosof G. W. F. hegel telah mengalami sebuah penyegaran ulang yang substansial. Gagasan-gagasannya telah digunakan untuk mengembangkan sejenis marxisme yang tidak begitu deterministik, mengkritik liberalisme atas individualismenya yang berlebihan, dan bahkan mengumandangkan bahwa sejarah telah berakhir dengan kejahatan rezim-rezim komunis di eropa timur.

Meskipun sebagian dari penyegaran ulang hegel bisa dianggap berlangsung dalam lingkup intelektual, pengaruh luas hegel pada banyak tradisi filosof dan politik yang signifikan tak dapat disangkal. Sunguh, sintesis-sintesis rasionalnya terhadap pemikiran dalam filosofi, sejarah, dan politik memberikan sebuah titik awal sempurna pemahaman berbagai tren intelektual dari komuniatarianisme hinga pasca modernisme.[2] 

Tumbuh dari kesatuan keluarga yang tak reflektif, seseorang menjadi satu individu yang mengejar kebutuhan-kebutuhan uniknya dalam masyarakat sipil-lingkup kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pribadi,  dijaga oleh struktur-struktur ini dengan sendirinya bergantung pada negara, yang idealnya tersebut berfungsi sebagai kesatuan dominan rasional dari kepentinagn-kepentingan khusus dan universal kita. Saat mendalami pemikiran hegel tentang negara, banyak sekali penulis melakukan kajian terhadap tulisan hegel “the philosphy of right”, dengan cara merangkum pemikiran yang menonjol dan menyederhanakannya. Hampir semua pemikir sepakat bahwa dalam inilah hegel mengungkap pemikiran politiknya tentang negara.

Asumsi infalibitas tidak berdasarkan pada keungulan intelegensi, namun sebagai penafsiran yang benar terhadap kekuatan yang handal dalam sejarah dan alam, kekuatan itu tidak dapat dibuktikan kesalahannya oleh kekalahan dan kehancuran karena kekuatan tersebut membuktikan diri dalam jangka panjang.[3] Nama lengkap adalah george wilhelm friedrich hegel. Menyebut namanya, harus menyebut suatu aliran filsafat jerman yang beraliran idealisme. Aliran ini dapat diangap sebagai serangan balik kuat terhadap filsafat empirisme dan individualisme di akhir abad ke-18 di eropa. Menandai abad ke-19, di jerman cara pandang ini bangkit karena berbagai macam faktor.

Benturan pemikiran politik jerman sebagian di sebabkan oleh terjadinya transformasi jerman yang sudah lama tertunda dari feoadalisme menuju negara nasional yang modern. Saat karakter dan sosial berubah, di butuhkan arti kulasi teoritis dan filsufis dari pristiwa-pristiwa baru. Pemikiran sosial politik jerman naik kepermukaan pada era antara pecahnya revolusi prancis hinga abad ke-19.  Hubungan antara negara, masyarakat, dan individu mulai muncul.

Latar belakang umum dari Hegel adalah bahwa teorinya adalah puncak dari gerakan dalam filsafat Jerman yang dimulai dari Kant. Hegel adalah puncak pemikiran idealisme, yang banyak dipengaruhi oleh immanuel kant. Hegel sering dikritik Kant tapi sistemnya akan pernah ada jika Kant tidak ada. Banyak teolog Protestan mengadopsi doktrin dan filsafat tentang sejarah sangat mempengaruhi teori-teori politik. Di kemudian hari, Hegel adalah Prusia, hamba setiap negara, tetapi pada masa mudanya ia membenci Prusia dan mengagumi Napoleon, sejauh sukacita dalam kemenangan Perancis di Jena. Definisi aliran idealisme ini mengacu pada pandangan yang menekankan ruh (mind) sebagai yang mendahului materi. Realitas alam kehidupan ini diangap ada pada ide-ide, bentuk-bentuk ideal, atau yang di anngap Sebagai suatu yang absolut.    Semua kaum yang disebut idealisme memiliki pandang bahwa akal murni atau akal abstrak lebih tinggi dari pada penangkapan indra(sensation)atau pengalaman.

Mistisisme adalah bagian besar dari teori Hegel filsafat, karena ini, ia mempertahankan kepercayaan ketidaknyataan keterpisahan. Dunia, dalam pandangannya, bukan kumpulan unit keras, apakah atom atau jiwa, masing-masing benar-benar subsisten. Subsisten diri dari hal-hal yang terbatas menampakkan diri kepadanya menjadi ilusi, tidak ada yang pada akhirnya dan benar-benar nyata kecuali keseluruhan. Hal-hal tampaknya terpisah dari mana dunia tampaknya terdiri tidak hanya sebuah ilusi, masing-masing memiliki tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dari realitas, dan realitas yang terdiri dalam aspek keseluruhan, yang adalah apa yang dipandang bila dilihat benar-benar. Pandangan ini tentu memberikan percaya dalam realitas ruang dan waktu seperti itu, jika diambil sebagai benar-benar nyata, melibatkan keterpisahan dan multiplisitas.

Hegel menolak bahwa negara adalah bentuk kontrak sosial sebagaimana dikatakan para pemikir seperti rousseau. Ia mengkritik karena mereduksi kesatuan individu-individu dalam masyarakat sipil menjadi sebuah kontrak dan menjadi pada sesuatu yang didasarkan pada kehendak arbitrer mereka, pendapat mereka, dan kesepakatan buta yang mereka berikan. Hegel melihat bahwa kewajiban politik harus didasarkan pada sesuatu yang lebih substansial dari pada persetujuan semata. Negara bukanlah mekanisme artifisial yang diciptakan manusia untuk mempertahankan tatanan dan memenuhi kebutuhannya. Negara adalah keseluruhan organis yang terdiri dari inividu-individu yang terkelompokkan dalam kelas-kelas, asosiasi sukarela, dan komunitas lokal. Elemen-elemen ini tak memiliki makna kecuali dalam hubungan dengan dan sebagai bagian dari keseluruhan.[4]

Konsep hegel tentang negara harus dikaji dengan melihat latar belakang  doktrin  rohnya  yang  mengeja  melalui  dialektika.  Ajaran  hegel  ini  mempengaruhi  aliran  Deutshe publizisten schule yang juga mendukung paham kedaulatan negara di jerman  dengan  karx  marx  menggunakan  metode  dialektika  Negara,  baginya, memainkan  peran  yang  sama  dengan  kelas  bagi  Marx:  medium  bagi  tercapainya  tujuan  tertinggi  dunia  dan  manusia.  Hegel  berpendapat  bahwa  roh tidak hanya mencapai tujuannya  melalui industri-industri tetapi juga negara. Institusi ini, pada kenyataan, merupakan inti dari kehidupan sejarah. Ia adalah penjelmaan tertingi dari ide tuhan (the divine idea) di atas bumi dan instrumen utama yang digunakan  oleh  absolute  dalam  mewujudkan  dirinya  ketika  ia  bergerak  menuju  kesempurnaannya.  “Negara  adalah  roh  di  atas  bumi dan  secara  sadar  merealisasikan  dirinya  di  sana…  Dalam  memahami  ide  negara,  kita  tidak  boleh  melihat  pada  bentuk  pada bentuk‑bentuk  negara  atau  institusi  tertentu.  Tetapi  kita harus  memahaminya  sebagian  Roh,  Tuhan  yang  nyata, dalam  dirinya. ”[5]  Semua  realitas  spiritual  yang  bermakna   yang  di  miliki  manusia,  “hanya  dimilikinya  melalui negara.”

Dalam merumuskan teori negaranya, Hegel menolak dogtrin kontrak sosial sebagai hal yang tidak masuk akal. Ia mengkritik Rousseau karena mereduksi kesatuan individu-individu dalam masyarakat sipil menjadi sebuah kontrak dan menjadi sesuatu yang didasarkan pada kehendak arbitrer mereka, pendapat mereka, dan kesepakatan buta yang mereka berikan. Kewajiban politik harus didasarkan pada sesuatu yang lebih substansial dari pada persetujuan individu semata. Negara bukanlah meknisme artifisial yang diciptakan manusia untuk mempertahankan tatanan dan memenuhi kebutuhannya; negara jauh berbeda dari hal tersebut. Negara adalah keseluruhan organis yang terdiri dari individu-individu yang terkelompokkan ke dalam kelas-kelas, asosiasi sukarela, dan komunitas lokal. Elemen-elemen ini tidak mempunyai makna kecuali dalam hubungannya dengan dan sebagai bagian dari keseluruhan. Hanya sebagai anggota badan politik lah maka seseorang mempunyai obyek-tifitas, individualitas yang sejati, dan kehidupan etis.  

Pemikiran politik idealis pada umumnya melihat negara sebagai organisme yang self-differentiating (membedakan dirinya sendiri) dengan cara sedemikian rupa sehingga kehidupan semuanya nampak dalam semua bagian-bagiannya. Oleh karenanya, sejati bagian‑bagiannya‑‑‑individu dan kelompok‑kelompok sosialnya‑‑ ditemukan dalam dan identik dengan kehidupan semuanya. Sebagai penjelmaan dari yang absolut, negara bukanlah sebuah perangkat untuk menjaga kesejahteraan individu; Negara adalah tujuan dalam dirinya sendiri Dan karena Negara mempunyai Tujuan yang lebih tinggi dari pada dari komponen-komponennya, ia bisa menuntut komponen tersebut dikorbankan dan mengikuti kepentingan. 

Hegel  beserta  pengikutnya berpendirian  bahwa pengorbanan ini  secara sah bisa dituntut hanya untuk tujuan rasional dan universal yang sejati, dan doktrin ini tidak boleh diputar balikkan untuk menjustifikasi tindakan arbitrer penguasa untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Namun, mengapa despot dan diktator gagal menyatakan bahwa tindakan mereka adalah demi kepentingan sejati orang-orang.? Sejalan dengan metafisikanya, hegel melihat negara sebagai produk dari perkembangan panjang tanpa sadar tetapi sudah ditentukan sebelumnya.

 Roh absolute pertama-tama menemukan ekspresi eksternalnya dalam keluarga, di mana terdapat kesatuan pokok yang didasarkan atas cinta. Tetapi ketika anak-anak telah dewasa, mereka kawin dan membangun keluarga baru, yang terdiri sendiri dan terlepas dari rumah tangga tempat mereka berasal. Dengan cara ini keluarga awal terpecah menjadi beberapa keluarga. Dengan perkembangan ini orang mulai menemukan diri mereka tergantung pada orang lain karena berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan khusus mereka dan meningkatkan kepentingan individu mereka, mereka membentuk asosiasi dan menciptakan institusi untuk menjalan aturan dan melindungi milik. Hegel menyebut tingkat perkembangan ini sebagai “masyarakat sipil.”

Kesatuan masyarakat sipil tidak lebih dari kesatuan kemitraan, jenis kesatuan yang timbul dari kontrak sosial. Meskipun masing-masing angota bebas untuk mengejar tujuannya sendiri, ia sadar bahwa ia tidak bisa sepenuhnya mencapai tujuannya tersebut tanpa kerja sama dengan orang lain. Konsekuensinya, ia bersedia masuk ke dalam jaringan yang diciptakan orang lain untuk saling mendukung dan membantu. Hubungan yang terbentuk di sini adalah hubungan yang didasarkan oleh kepentingan diri (self-interest) setiap orang dan bukan atas kesatuan saling mencintai sebagaimana dalam keluarga. Meskipun keluarga tetap ada, perannya lebih kecil dibandingkan peran masyarakat sipil. “yang jelas, keluarga harus menyediakan pangan bagi angotannya, tetapi dalam masyarakat sipil kepondasi; peran efektifnya  tidak lagi sifat menyeluruh.”[6]

Pada tahap ini tujuan pribadi individu mulai berbenturan dengan tujuan bersama masyarakat. Dialektika antara yang universal, seperti yang ditunjukkan dalam kesatuan keluarga, dan partikular, seperti yang ditunjukkan dalam persaingan masyarakat sipil, selanjutnya diakhiri dengan munculnya negara politik. Hegel juga berasumsi bahwa negara harus universal, dimana negara harus menyediakan kerangka tempat bentuk terjadinya semua bentuk utama pengalaman manusia. Negara juga universal dalam arti tidak memihak golongan khusus dalam masyarakat madani; negara dapat mengatur masyarakat madani lewat fungsi – fungsi pengamanan dan penertibannya.

Negara modern juga akan sanggup memperdamaikan individu dan komunitas, warga negara. Negara-bangsa modern juga akan mampu menampung berbagai macam subjektivitas sambil tetap mempertahankan rasa kesatuan sosial dan politis tempat kebebasan sesuai pemahaman yang dimiliki bisa terjamin. Kapasitas untuk memperdamaikan dan membaurkan aspek – aspek berbeda dalam kehidupan sosial inilah yang memberi kekuatan pada negara modern[7].

Hegel merumuskan teori etikanya melalui kontras dialektik antara hak dan moralitas. Hak, sebagai tesis, mempresentasikan tuntutan obyektif individu dalam masyarakat. Moralitas, sebagai antitesis, mempresentasikan tugas subjektif individu dalam hubungan dengan orang lain. Sintesis ditemukan dalam kehidupan etis konkret dengan negara sebagai aktualisasi tertingi dari ide etis. “Determinasi kehendak individu mempunyai penjelmaan obyektif melalui negara dan dalam hal ini kehendakn tersebut mencapai kebenaran dan aktualisasinya untuk pertama kali. Negara adalah satu-satunya prasyarat bagi pencapain tujuan khusus dan kesejahteraan.”[8]

Dalam perspektif ini individu tidaklah dimungkinkan untuk menjadi oposisi negara sebab ia membawa kepentingan parsial. Negara adalah sumber budaya, kehidupan institusional dan moralitas. Hegel menyatakan dalam Reason of History: segala yang ada pada manusia, dia menyewa pada negara, hanya dalam negara dia mendapatkan jati dirinya. Maka tidak seorang pun bisa melangkah di belakang negara, dia mungkin bisa memisahkan diri dari individu lain namun tidak dari jiwa manusia.

Oleh karenanya, individu sebenarnya mematuhi hukum-hukumnya sendiri yang rasional dan sejati dengan tunduk dan patuh pada negara. Dengan cara ini, ia mampu menemukan kebebasan yang sejatinya. Profesor collins secara cerdas merangkum fase dari filsafat politik hegel dalam paragraf berikut:

Dalam negara, orang-orang membanagun rumah yang kokoh sehinga mereka menjadi subyek yang bebas hanya dalam keseluruhan, dimana masing-masing orang menjadi subyek atau individu sosial yang sadar-diri. Aktualitas universal, yang mulai menunjukan dirinya dalam keluarga dan masyarakat sipil, termanifestasi sebagi konsep rasional yang self-determining (menentukan dirinya), dalam negara. Individu-individu dan kelompok sosial menengah secara teleologis diatur oleh konsep kebebasan rasional. Karenanya, negara mempunyai hak absolute terhadap angotanya, sebagai individu maupun kelompok, persisinya untuk mencapai kebebasan maksimal.[9]

Dalam interaksi antara yang universal dan yang partikular, kesatuan awal keluarga dibangun kembali tetapi dalam wilayah yang jauh lebih besar. Kebutuhan akan kerja sama mendorong orang untuk mengakui dirinya sebagai anggota badan sosial. Pertama-tama ia melihat kerja sama semacam ini semata-mata sebagai kebutuhan; kemudian ia melihat sebagai amanat moral dan etis. Dalam proses evolusi ini, partikulalitas manusia terjembatani ketika yang universal secara bertahap menyatakan dirinya kembali.

Akhirnya di dalam negara, yang universal dan yang partikular sepenuhnya di rekonsilliasikan ketika tujuan individu identic dengan tujuan universal negara. Kesimpulan ini menimbulkan bahaya bahwa individu akan tenggelam dalam keseluruhan universal. Hegel berupaya menghapuskan 2 kekhawatiran ini dengan menyatakan bahwa yang universal terikat dengan kebebasan penuh angotanya dan kesejahteraan individu. Keserasian kepentingan ini terdapat dalam pemikiran rousseau yang menyamakn kehendak individu yang sebenarnya dengan kehendak semua orang.

Ada beberapa pandangan hegel tentang negara:
 1. hegel berpendapat bahwa kehendak Negara selama ini bukan berarti kehendak rakyat secara keseluruhan, karena masing-masing individu memiliki beraneka ragam pendapat yang subjektif sifatnya, tergantung kebutuhan seseorang. Agar yang menjadi yang objektif harus di gabung, hanya saja yang paling sering tampak di suatu negara adalah pendapat seseorang atau sekelompok kecil orang tertentu, yang kemudian dianggap pendapat massal, oleh karena itulah kadangkala bertentangan dengan pendapat seseorang.
2. Menurut hegel sebagai absolut geest inilah yang tertinggi, yang sempurna, karena negara merupakan penjelmaan dari absolute geest, seperti halnya dengan manusia sebagai absolute geest, negara pun adalah tertinggi, adalah sempurna.

3.  Jadi hegel berusaha mencari sesuatu yang mutlak di luar diri manusia dan menyusun suatu  system yang universal. Pada umumnya pembahasan mengenai aliran yang kelak dikenal sebagai berfilsafat dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi ajaran manusia untuk merubah hidupnya kelak maupun bagi bangsanya sendiri untuk mengapai kemakmuran di negara mereka masing-masing, walaupun perilaku setiap manusia berbeda-beda tapi ada pengaruhnya untuk manusia.

Pendapat para pemikir mengenai teory hegel tentang Negara integralistik

Seleksi-seleksi dari survei interpretatif Charles taylor menganalisis garis-garis besar umum filosof sejarah hegel maupun teorinya tentang negara. Taylor pertama-tama membahas perkembangan dialektikal roh-roh melalui beragam peradaban. Ia juga menunjukkan bagaimana filosof sejarah hegel memberikan pelajaran-pelajaran penting bagi teori-teori politik, yaitu kebutuhan negara modern untuk tersusun dari seorang raja konstitusional, satu birokrasi terlatih, dan rakyat yang terorganisasikan kedalam kelas-kelas. Taylor kemudian merangkum bagian-bagian pembuka the philosophy of rights dan memberikan garis besar pandangan hegel tentang keluarga, masyarakat sipil dan negara.

Esai keneth westpal memberikan pembahasan yang lebih dalam tentang gagasan-gagasan yang di ekspresikan dalam the philosophy of rights. Ia bermula dengan mencatat ketidaksepakatan hegel terhadap beberapa teori politik—yaitu konservatisme, romantisime, dan liberalisme. Meskipun hegel tidak dapat menerima titik pandang-titik pandang ini, ia tetap melihat kegunaan dalam masing-masing untuk menurunkan gagasan sentralnya dari mereka bahwa kebebasan hanya dapat diwujudkan dalam sebuah komunitas. Westphal selanjutnya menyajikan sebuah rangkuman argumen-argumen hegel menyangkut “hak abstrak,” struktur dan substansi—the philosphy of rights  menunjukkan bahwa perhatian utama hegel adalah untuk memerangi fragmentasi kehidupan modern (yang berakar pada pengejaran kepentingan diri dalam ekonomi) lewat penciptaan institusi-institusi yang mendorong otonomi maupun komunitas. 

M. Judd Harmon mengatakan, kedua alam (dari keduniaan dan alam kebenaran) ini berada pada posisi yang berbeda, tetapi keduanya berakar pada satu kesatuan yang tunggal, M. Judd Harmon adalah seorang pemikir politik yang paling moderat dalam menafsirkan pemikiran Hegel tentang negara.

KESIMPULAN

            Filusuf jerman yang lahir pada tahun 1770 ini telah mencetuskan banyak pemikiran sehingga menjadi dirinya sebagai seorang filusuf yang idealis. Ia berangkat dari masa revolusi prancis merupakan titik awal baginya untuk mencetuskan ide mengenai kebebasan. Pelarangan penyebaran teks-teks filsafat abad renaissanse yang sarat dengan ide otonomi dan kebebasan individu bertentangan dengan pemikirannya. Namun dengan ia mempelajari berbagai literatur-literatur filsafat abad pencerahan tersebut, justru menjadikan dirinya sebagai seorang filusuf jerman yang mencetuskan ide‑ide filsafat secara kreatif.[10] Ide‑ide pemikiran hegel dituangkan dalam hak  individu,  kewajiban  politik,  dan  konsep  negara   dalam  ide  politik. Hegel  menyebutkan  bahwa hak individual terfiri atas ide kebebasan, persamaan dam persaudaraan terwujud menurut hegel, kewajiban politik adalah bagaimana masyarakat mengabdikan dirinya bagi negara demi kebaikan mereka sendiri.                                                                          

                          Peran negara dalam mengatur masyarakat, ditambah dengan posisi rakyat yang berserah pada negara, maka negara juga memiliki fungsi untuk menerapkan hukum mau aturan-aturan lainnya, tanpa harus  mengurangi hak-hak maupun kebebasan masyarakat. Negara dalam pemikiran Hegel merupakan penjelmaan ‘Roh Absolut’,[11] karena itu negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak – hak transedental individu. Hegel melihat negara sebagai organ politik yang suci, ia mensakralisasi negara. Hegel berpendapat bahwa negara bukanlah alat kekuasaan melainkan tujuan itu sendiri. Bukan negara yang harus mengabdi kepada rakyat melainkan rakyat lah yang harus mengabdi dan diabadikan demi negara.

                                               

                                                           

REFERENSI

Arendt, hannah, 1995“asal usul totalitarisme,JAKARTA, yayasan obor indonesia, hal. 72

Ebyhara, A bakar, Ph.D, 2013 “pengantar ilmu politik”, ar-ruzz media, jogjakarta, hal. 169

Gaus, Gerald F & Kukhatas, Chandran. (2004) “Handbook of Political Theory” Bandung: Nusamedia

http://www.bisosial.com/2012/11/pemikiran-politik-friedrich-hegel.html(Diakses pada 01 NOVEMBER 2014).

http://www.journalism-now.co.uk/hegel-my-seminar-paper/

Kansil, C.S.T,. Drs. S.H. dan Christine, S.H., M.H. 2009. Ilmu Negara, sinar grafika, Jakarta. hal. 135

Kencana. inu.  prof. 2002 ilmu Negara pustaka reka cipta, bandung, hal. 95

Losco joseph, leonardo wiliam, 2005 “political theory bagian klasik dan kontemporer”, jakarta, PT. Raja grafindo persada, hal. 470

Ndraha talizuduhu, 2011, kybernology (ilmu pemerintahan baru), rineka cipta, Jakarta. Hal. 398

Suhelmi, Ahmad. (2001) “Pemikiran Politik Barat” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

---

[1] Jakfar (1310103010124) mahasiswa ilmu poltik leting 2013, teori politik klasik dan kontemporer, tahun studi 2014/2015

[2] Gagasan yang telah diunkapkan oleh hegel dalam buku political teori; hal 470 tentang suatu Negara integralistik yang mengalami perubahan dari waktu perkembangannya.

[3]  Bahwa dialektika hegel memberikan suatu alat sakti untuk selalu benar, karena di alektika itu memungkinkan suatu penafsiran semua kekalahan sebagai awal kemenangan,  adalah jelas. Salah satu contoh dari kecangihan ini terjadi setelah tahun 1933. Ketika partai komunis jerman hampir 2 tahun menolak mengakui bahwa kemenangan Hitler merupakan kekalahan bagi partai komunis jerman . 

[4] Ebyhara A bakar, Pengantar ilmu Politik, ar-ruzz media jogjakarta, 2013, hal. 169

[5] Philosophy of riht, diterjemahkan oleh T. M. knox (London:Oxford university press, 1942, hlm. 279.

[6] Ibid., hlm. 276.

[7] Pendapat dari gaus dan kukhatas, 2004

[8] Philosophybofbright, op. cit., hlm. 280

[9] A history of modern european, op. cit., hlm. 647

[10] Dalam pandangan hegel ada kaitan dengan pandangan kant

[11] Dalam buku the filosophy of right